Republik Menebar Kebohongan

Republik Menebar Kebohongan

#Corat-coret

Suara rakyat adalah suara Tuhan. Namun, apa jadinya bila Pemerintah saat ini begitu tuli dan tak mau tahu tentang kondisi rakyatnya. Banyak rakyat kecil yang kesusahan mencukupi kebutuhan, banyak anak-anak tak bisa bersekolah, pengangguran cenderung meningkat, kemiskinan di sudut-sudut kota dan daerah, serta kebutuhan pokok yang harganya kian membumbung tinggi. Apakah ini yang disebut responsif? Prestasi kenaikan ekonomi berapa persen nyatanya tak mampu memperbaiki keadaan. Penegakkan hukum pun terasa tak masuk akal, hukum seolah tak menawarkan keadilan lagi, apakah negara ini sudah menjadi Tirani atau Monarki Kroni Presiden? Prestasi-prestasi Pemerintah seolah terdengar palsu karena tak berdampak apa-apa dengan yang di bawah.

Suara wakil-wakil rakyat:tokoh lintas agama (yang jelas bukan dari DPR) dari akarnya pun tak didengarkannya, bahkan justru dianggap hinaan atau protes tak beralasan, apakah ini yang disebut negara demokratis? Frustasi sosial sudah semakin dirasakan di lingkungan sekitar, para aparat Pemerintah apalagi Pusat seolah sudah tidak bisa diharapkan lagi alias tak dipercayai lagi dan dianggap tak becus. Rakyat mengganggap Pemerintah sudah berisi orang-orang busuk, seperti kecoa got. Frustasi sosial ini bisa menjadi bom waktu yang akan meledak menjadi gerakan rakyat. Kesusahan masyarakat ini mirip dengan jaman orde lama, hanya rupanya yang sedikit berubah. Pemerintah telah berbohong.

#Fakta

TOKOH LINTAS AGAMA

2011, Saatnya Stop Kebohongan Pemerintah

Senin, 10 Januari 2011 | 14:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga detik ini, kantong-kantong kemiskinan sangat mudah ditemukan di tanah air. Maraknya pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) menyebabkan kemiskinan tersebut kian bertambah akut.

Kenyataan itu merupakan sebuah penghianatan pemerintah yang harus segera dihentikan. Demikian pernyataan terbuka tokoh-tokoh lintas agama yang disampaikan di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Senin (10/1/2011).

"Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik," ujar Romo Benny Susetyo saat membacakan pernyataan bersama tersebut.

Selain itu, para tokoh lintas agama sepakat, bahwa sistem ekonomi neo liberalisme yang dijalankan pemerintah telah gagal meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,8 persen.

"Rakyat kecil tidak pernah merasakan keadilan dari pertumbuhan ekonomu semu itu. Ini berlawanan dengan tuntutan Pasal 33 UUD 1945," lanjut Romo Benny.

Ekonomi Indonesia, kata Romo Benny, sudah keluar dari jalur Undang-Undang Dasar (UUD). Kecenderungan pasar bebas dalam sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai penghianatan terhadap pembukaan UUD 1945. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperburuk oleh sikap pemerintah yang masih mengedepankan pencitraan.

"Dan, terindikasi berpura-pura, tidak satu antara kata dan perbuatan," katanya.

Pemerintah, selama ini dinilai hanya berpura-pura dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantasa korupsi, serta menjaga lingkungan hidup, dan kekayaan Indonesia.

"Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan," pungkas Romo Benny.

Pernyataan tersebut dinyatakan bersama tokoh lintas agama yang antara lain adalah Syafii Maarfi, Andreas Yewangoe, Din Syamsuddin, D. Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, dan I Nyoman Udayana Sangging.

Penulis: Icha Rastika   |   Editor: LatiefDibaca : 2812

LSM Catat 18 Kebohongan Pemerintah

JAKARTA (Pos Kota) – Pengamat ekonomi dari UGM, Revrisond Baswir, menilai semua program pemerintah tidak berjalan di rel yang benar. “Pemerintah selalu ngambil jalan sesat. Jadi tak perlu saya katakan hasilnya apa,” katanya ketika dihubungi Pos Kota, Selasa (11/1) malam.

Karena jalannya sesat, kata dia, program yang pro rakyat menjadi tidak maksimal sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. “Jauh dari pelaksanaan pasal 33 UUD 1945.”

Memang jumlah rakyat yang hidup di garis kemiskinan sudah berkurang. Tapi tak berarti sudah berhasil mengentaskan kemiskinan. Sebab rakyat yang ada di sekitar mereka yang hidup di bawah kemiskinan alias melarat tersebut masih membludak jumlahnya.

Demikian pula program ketahanan pangan dan energi juga belum maksimal. “Jadi hasil semua program yang sudah dilakukan pemerintah belum maksimal,” pungkasnya.

18 KEBOHONGAN

Sebelumnya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencatat 18 kebohongan pemerintahan SBY. “Ada 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru yang dilakukan rezim SBY ” ujar aktivis dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Gedung PP Muhammadiyah.

Ke-9 kebohongan lama tersebut yakni meningkatnya kemiskinan, kebutuhan masyarakat belum terpenuhi, gagalnya ketahanan pangan dan energi. Menurunnya anggaran pendidikan, pemberantasan teroris yang belum maksimal dan tidak ada kelanjutan hukum dalam menegakkan HAM.

Tak hanya itu, ada beberapa catatan kasus yang sampai sekarang belum tuntas. Di antaranya kasus lumpur Lapindo, Newmont yang sampai sekarang masih membuang limbah ke Teluk Senunu, NTB.

Sedangkan 9 kebohongan baru di antaranya tidak transparansi dalam pemerintahan. Misalnya ‘hijrahnya’ Sri Mulyani ke Bank Dunia pada 30 April. SBY menerima surat 25 April dari Zoelick yang meminta Sri Mulyani bekerja di Bank Dunia.

“Padahal sejumlah pejabat di Kementerian Keuangan mengatakan Sri Mulyani dipaksa mengundurkan diri sebagai jalan keluar agar tidak dipermalukan,” terang Stevanus Gusma, aktivis lainnya.

Kebohongan lainnya, soal kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan SBY terkesan hanya angin lalu. “Bahkan tak hanya kebebasan beragama. Kebebasan pers juga hanya impian insan pers,” tambahnya. (setiawan/B)

18 Kebohongan Pemerintah

Oleh Priyo Suwarno

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim dan menjelaskan secara rinci ada sepuluh kesuksesan pemerintah selama tahun 2010. Pernyataan itu disampaikan di depan jajaran Kabinet dan Gubernur se-Indonesia di Jakarta Convention Center, Senin (10/1).   

Sepuluh kesuksesan tersebut adalah: Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 700 miliar dolar AS atau berada di peringkat 16 dunia; Pendapatan per kapita 3000 dolar AS/ tahun; Cadangan devisa mencapai 96,2 miliar dolar AS per 31 Desember 2010 (tertinggi menurut catatan pemerintah); Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi dan kinerja terbaik se Asia Pasifik; Indonesia masuk negara G-20;  Iklim pelayanan publik semakin meningkat; Stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang; Pemberantasan korupsi, terorisme, dan narkoba; Keamanan dalam negeri terjaga secara baik, meski ada konflik komunal berskala kecil; Iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan; Kemiskinan dan pengangguran dapat terus diturunkan meski rawan dengan gejolak perekonomian dunia; Upaya pengembangan UMKM, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan makin baik di seluruh daerah; Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional dan ikut mengatasi krisis ekonomi global, memelihara perdamaian dunia dan bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim.

Nah, pada hari yang sama dilakukan pertemuan lintas-agama dan lembaga swadaya masyarakat di Gedung PP Muhammadiyah, Jl Cikini, Jakarta Pusat, Senin (10/1/2011). Pertemuan itu antara lain mengkritisi hasil kerja pemerintah SBY selama ini. Hasilnya justru kebalikkan dari klaim pemerintah. 

Celakanya, Pemerintahan SBY dinilai telah melakukan 18 kebohongan publik. Dari 18 kebohongan terhadap rakyat itu, terbagi dalam dua kategori kebohongan. Yaitu 9 macam kebohongan lama, sementara 9 lainnya merupakan kebohongan baru pemerintahan SBY.

Kebohongan yang dinilai paling mencolok adalah soal angka kemiskinan. Pemerintah berkali-kali menyatakan telah berhasil mengurangi kemiskinan menjadi 31,02 juta. Faktanya, jika digunakan pendekatan penduduk yang layak menerima beras untuk rakyat miskin (Raskin), maka tahun 2010 jumlah penerima raskin masih mencapai 70 juta orang.

Berdasarkan data penduduk layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas), jumlah warga miskin di Indonesia malah mencapai 76,4 juta jiwa. Kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi gagal total, anggaran pendidikan terus menurun, pemberantasan teroris belum maksimal, penegakan HAM tidak ada tindak lanjut hukumnya.

"Selain itu, beberapa kasus besar lainnya juga menjadi catatan kita. Seperti kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, NTB sebanyak 120.000 ton dan yang terakhir Freeport sampai tahun 2011 ini, tidak terlihat upaya signifikan untuk melakukan renegosiasi kontrak," kata aktivis Denny Furqon.

Sedangan  9 kebohongan baru, satu di antaranya adalah SBY dinilai tidak transparansi dalam menjalankan pemerintahan. "Kami mencatat SBY mengatakan dia menerima surat tanggal 25 April dari Zoelick dan meminta Sri Mulyani bekerja di Bank Dunia pada 30 April. Nyatanya, yang terjadi beberapa pejabat di Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Sri Mulyani sesungguhnya dipaksa mengundurkan diri dan ditawarkan pekerjaan di Bank Dunia sebagai jalan keluar yang tidak mempermalukannya," beber aktivis Stevanus Gusma.

Kebohongan lainnya, kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan SBY hanya angin lalu. Tak hanya kebebasan beragama, kebebasan pers juga hanya impian insan pers.

"Untuk kebebasan beragama sepanjang tahun 2010 ini saja terjadi 33 kali penyerangan fisik atas nama agama. Untuk kebebasan pers LBH Pers mencatat tahun 2010 ini, ada 66 kasus fisik dan non fisik terjadi pada insan pers. Untuk yang tewas tercata 4 kasus," jelas Riza Damanik.

Kebohongan lainnya, kasus pelecahan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri nyatanya tidak pernah menghasilkan solusi yang baik dari pemerintah. Tak hanya nasib TKI di dibiarkan terkatung-katung, pemerintah Indonesia juga tidak bisa berbuat banyak saat Kedaulatan NKRI terkait penangkapan 3 petugas KKP beberapa waktu lalu oleh polisi Malaysia.

Yang paling menyedihkan, 3 dari 9 kebohongan rezim SBY menyangkut penegakan hukum di Indonesia. Slogan siap memberantas korupsi hanya terlaksana 24 persen sepanjang tahun 2010.

"Kasus rekening gendut perwira Polri pemiliknya masih misteri, bahkan mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan kasus ini sudah ditutup, sampai 2010 juli kami mencatat ada 122 saksi/ pelapor anti-korupsi mendapat intimidasi dan kekerasan, juga dikriminalisasi. Yang terakhir terkuaknya kasus plesiran tahanan Gayus Tambunan," ungkap aktivis ICW Tama S Langkun.

Suhu politik sendiri, SBY juga ternyata dinilai gagal menciptakan politik bersih, santun dan beretika. "Contohnya dapat kita lihat dari kasus Andi Nurpati yang menjadi pengurus DPP Demokrat dan meninggalkan sumpah jabatan di KPU," ujar aktivis Kontras Haris Azhar.

"Kami memberikan waktu empat hari bagi siapapun yang ingin mengkritisi daftar tersebut, jika memang dianggap bohong dan fiktif atas data tersebut," ujar Efendi Ghazali yang didaulat menjadi moderator acara.

Supaya tidak dicap bohong, sebaiknya pemerintahan SBY berserta seluruh jajaran Kabinet, ditambah Seketariat Bersama Koalisi atau siapapun bisa memberikan penjelasan lebih konkret tentang tudingan 'super berat' ini. Mari kita menunggu penjelasan dan bantahan pemerintahan! (*)

  

Wajah kecewa karena dibohongi